Contoh Asuransi Sosial di Indonesia Selain BPJS, Perlindungan Berbagai Kebutuhan

Liputan6.com, Jakarta - Sistem jaminan sosial di Indonesia dirancang untuk memberikan perlindungan dasar bagi seluruh warga negara. Selain BPJS Kesehatan yang fokus pada layanan kesehatan, penting bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai contoh asuransi sosial di Indonesia selain BPJS yang tersedia. Program-program ini menawarkan perlindungan finansial yang mencakup beragam risiko kehidupan, mulai dari kecelakaan kerja hingga jaminan hari tua.

Memahami ragam contoh asuransi sosial di Indonesia selain BPJS akan membantu masyarakat dalam merencanakan masa depan yang lebih aman dan terjamin. Setiap program memiliki cakupan serta manfaat yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran tertentu. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan jaring pengaman sosial yang luas.

Dengan demikian, masyarakat dapat memilih atau memastikan diri terlindungi oleh program yang paling relevan dengan status pekerjaan dan kebutuhan mereka. Perlindungan ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi. Lalu, apa saja contoh asuransi sosial di Indonesia selain BPJS? Berikut Liputan6.com ulas lengkapnya melansir dari berbagai sumber, Sabtu (14/3/2026).

PT ASABRI (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang fokus mengelola program asuransi sosial bagi Prajurit TNI, anggota Polri, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri. Didirikan pada 1 Agustus 1971, ASABRI menyediakan solusi asuransi yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan militer yang memiliki risiko tinggi dan perbedaan batas usia pensiun dibandingkan ASN umum.

ASABRI menyelenggarakan beberapa program utama, meliputi Program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan Pensiun. Program-program ini dirancang untuk memberikan perlindungan finansial secara wajib kepada pesertanya. Manfaat yang diberikan mencakup pembayaran pensiun, santunan cacat saat dinas khusus, santunan risiko kematian, serta bantuan beasiswa bagi anak peserta.

Sebagai wujud nyata perhatian negara terhadap kesejahteraan prajurit TNI, Polri, dan ASN di lingkup pertahanan, ASABRI terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan nilai manfaat. Hal ini termasuk perluasan manfaat tambahan seperti Pinjaman Uang Muka Kredit Perumahan Rakyat (PUM KPR) tanpa bunga. Program ini bertujuan membantu peserta memiliki hunian pribadi yang layak setelah purna tugas, menjadi salah satu contoh asuransi sosial di Indonesia selain BPJS yang spesifik.

PT TASPEN (Persero), singkatan dari Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, adalah BUMN yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara. Didirikan pada 17 April 1963, TASPEN memiliki peran penting dalam menunjang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya melalui penyelenggaraan asuransi sosial bagi PNS.

TASPEN menyediakan berbagai program jaminan sosial, termasuk Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Program Jaminan Kematian (JKM). Program THT dan Pensiun bertujuan untuk memberikan jaminan finansial bagi ASN saat memasuki masa pensiun, memastikan mereka memiliki penghasilan yang layak di hari tua. Dana ini berasal dari iuran bulanan yang dipotong dari gaji ASN.

Pencairan dana TASPEN dapat dilakukan saat peserta memasuki masa pensiun atau meninggal dunia, dengan melampirkan dokumen yang diperlukan. Sejak 1 Juli 2015, TASPEN juga dipercaya mengelola Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk ASN. Ini menunjukkan perluasan cakupan perlindungan yang diberikan TASPEN sebagai salah satu contoh asuransi sosial di Indonesia selain BPJS.

PT Jasa Raharja (Persero) adalah perusahaan asuransi sosial milik negara yang berfokus pada perlindungan korban kecelakaan lalu lintas. Didirikan pada 1 Januari 1961, Jasa Raharja beroperasi di bawah naungan Indonesia Financial Group dengan misi utama memberikan santunan kepada korban kecelakaan. Perusahaan ini menjadi bagian integral dari sistem asuransi sosial di Indonesia, khususnya dalam menangani risiko kecelakaan di jalan raya.

Jasa Raharja menyelenggarakan dua program pertanggungan utama berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Program ini memberikan santunan kepada korban kecelakaan penumpang angkutan umum dan korban kecelakaan lalu lintas jalan, termasuk pejalan kaki yang ditabrak kendaraan bermotor.

Besaran santunan yang diberikan Jasa Raharja bervariasi tergantung kategori korban dan jenis kecelakaan. Misalnya, santunan meninggal dunia dapat mencapai Rp50.000.000, cacat tetap maksimal Rp50.000.000, dan biaya perawatan medis maksimal Rp20.000.000. Dana untuk santunan ini bersumber dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang sudah termasuk dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya, bukan dari premi bulanan. 

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK merupakan program jaminan sosial yang dirancang khusus untuk melindungi tenaga kerja di Indonesia. Program ini memberikan perlindungan dari berbagai risiko terkait pekerjaan dan jaminan masa pensiun. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib bagi para pekerja, dengan perusahaan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan karyawannya.

Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan dapat digunakan baik saat masih berstatus karyawan, saat pensiun, maupun ketika tidak lagi bekerja. Program ini menyelenggarakan lima program utama, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Setiap program memiliki fungsi spesifik untuk memberikan perlindungan finansial.

JKK memberikan perlindungan berupa uang tunai dan pelayanan kesehatan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. JHT berfungsi sebagai jaminan finansial dari akumulasi iuran gaji pekerja dan perusahaan, serta hasil pengembangan tabungan. Sementara itu, JKM memberikan santunan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, termasuk biaya pemakaman dan beasiswa untuk anak ahli waris.

Jaminan Pensiun (JP) bertujuan untuk memastikan pekerja memiliki penghasilan tetap di hari tua, sedangkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) membantu karyawan yang terkena PHK. Program-program ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan finansial yang komprehensif bagi pekerja di Indonesia, melengkapi contoh asuransi sosial di Indonesia selain BPJS lainnya.

Asuransi sosial di Indonesia, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, ASABRI, TASPEN, dan Jasa Raharja, memiliki karakteristik yang membedakannya dari asuransi komersial. Asuransi sosial dibentuk dan dikelola oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan dasar atas risiko sosial ekonomi. Kepesertaannya bersifat wajib bagi kelompok sasaran tertentu, seperti pekerja, ASN, TNI, dan Polri.

Berbeda dengan asuransi komersial yang didirikan oleh lembaga keuangan swasta dengan tujuan mencari keuntungan. Sebab, asuransi sosial tidak berorientasi pada profit. Premi atau iuran pada asuransi sosial umumnya lebih terjangkau dan ditetapkan oleh pemerintah, seringkali dengan sistem gotong royong dan subsidi. Manfaat yang diberikan berorientasi pada perlindungan dasar atau minimal untuk menanggulangi risiko seperti kecelakaan, cacat, hari tua, PHK, atau meninggal dunia.

Asuransi komersial, di sisi lain, memiliki kepesertaan yang bersifat sukarela dan premi yang disesuaikan dengan manfaat yang diinginkan peserta, usia, kondisi kesehatan, dan faktor risiko lainnya. Besaran premi untuk produk asuransi ini biasanya ditentukan oleh usia masuk, jenis kelamin, diskon premi, dan plan yang dipilih, hal ini seperti dilansir dari Zurich.

Penyelenggaraan asuransi sosial di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) yang mengamanatkan setiap orang berhak atas jaminan sosial dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Dasar hukum utama yang mengatur sistem ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

UU SJSN mendefinisikan asuransi sosial sebagai mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Selain UU SJSN, masing-masing lembaga asuransi sosial memiliki dasar hukum spesifik. Misalnya, Jasa Raharja beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964. ASABRI didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971, yang kemudian diubah menjadi Perseroan berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 1991. TASPEN didirikan berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 1963. Regulasi ini memastikan kerangka hukum yang kuat untuk penyelenggaraan contoh asuransi sosial di Indonesia selain BPJS.

1. Apa itu asuransi sosial?Asuransi sosial adalah jaminan sosial wajib dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Apa perbedaan asuransi sosial dan asuransi komersial?Asuransi sosial wajib dan nirlaba dikelola pemerintah, sedangkan asuransi komersial sukarela dan berorientasi profit oleh swasta.
3. Siapa saja peserta ASABRI?Peserta ASABRI adalah Prajurit TNI, anggota Polri, serta ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri.
4. Apa saja program utama BPJS Ketenagakerjaan?Program utama BPJS Ketenagakerjaan meliputi JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP.
5. Kecelakaan seperti apa yang ditanggung Jasa Raharja?Jasa Raharja menanggung korban kecelakaan penumpang angkutan umum dan korban kecelakaan lalu lintas jalan.
6. Apa manfaat utama TASPEN?Manfaat utama TASPEN adalah jaminan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara.
7. Apa dasar hukum utama asuransi sosial di Indonesia?Dasar hukum utama asuransi sosial di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).