Sejarah Dharma Wanita, Perjalanan Panjang Organisasi Istri PNS yang Setia Mendampingi Suami

Liputan6.com, Jakarta - Sejarah Dharma Wanita menjadi bagian dari perjalanan organisasi perempuan di Indonesia yang berkembang mengikuti perubahan pemerintahan dan kebijakan negara. Organisasi ini berdiri pada 5 Agustus 1974 sebagai wadah bagi istri Pegawai Republik Indonesia untuk mendukung keluarga sekaligus menjalankan kegiatan sosial di berbagai bidang. Sejak saat itu pula setiap tanggal 5 Agustus diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Nasional. 

Selama lebih dari lima dekade, Dharma Wanita mengalami perubahan yang tidak hanya menyangkut nama organisasi, tetapi juga arah gerak dan sistem pengelolaannya. Perubahan tersebut berlangsung seiring hadirnya Era Reformasi yang membawa penyesuaian terhadap prinsip organisasi kemasyarakatan yang bebas dari kepentingan politik.

Kini Dharma Wanita Persatuan tetap dikenal sebagai organisasi yang menghimpun istri Aparatur Sipil Negara. Bagaimana sejarah pembentukannya, perjalanan hingga perannya saat ini? Simak informasi selengkapnya, dirangkum Liputan6, Rabu (5/8).

Mengutip Kementerian Pertahanan RI, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, sejarah Dharma Wanita dimulai pada 5 Agustus 1974 ketika organisasi ini dibentuk pada masa pemerintahan Orde Baru. Pembentukannya diprakarsai oleh Ibu Tien Soeharto dan didirikan oleh Ketua Dewan Pembina KORPRI saat itu, Amir Machmud. Anggotanya terdiri atas istri Pegawai Republik Indonesia, anggota ABRI yang dikaryakan, dan pegawai BUMN.

Tujuan pembentukan organisasi saat itu adalah menghimpun para istri pegawai dalam satu wadah yang dapat mendukung pelaksanaan tugas suami sekaligus menjalankan kegiatan sosial. Keberadaan organisasi ini kemudian berkembang hingga menjangkau berbagai instansi pemerintah.

Pada masa awal berdiri, Dharma Wanita mengikuti kebijakan pemerintahan yang berlaku. Struktur organisasi dibangun mulai dari pusat hingga daerah sehingga aktivitas pembinaan anggota dapat berjalan secara berjenjang.

Era Reformasi pada 1998 menjadi titik penting dalam Sejarah Dharma Wanita. Organisasi ini melakukan perubahan mendasar dengan melepaskan muatan politik yang sebelumnya melekat pada masa Orde Baru. Sejak saat itu Dharma Wanita menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat nonpolitik.

Perubahan tersebut juga membawa penyesuaian terhadap tata kelola organisasi. Prinsip demokrasi mulai diterapkan dalam pemilihan kepengurusan sehingga proses organisasi berjalan berdasarkan kesepakatan anggota.

Langkah tersebut menjadi bagian dari penyesuaian terhadap perubahan kehidupan berbangsa setelah Reformasi. Dharma Wanita kemudian memperkuat perannya sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.

Perubahan penting berikutnya dalam Sejarah Dharma Wanita adalah pergantian nama menjadi Dharma Wanita Persatuan. Penambahan kata "Persatuan" dilakukan setelah terbentuk Kabinet Persatuan Nasional pada masa Presiden Abdurrahman Wahid.

Pergantian nama tidak hanya menjadi perubahan administrasi, tetapi juga menandai arah organisasi yang lebih mandiri. Dharma Wanita Persatuan menjalankan kegiatan tanpa keterkaitan dengan kepentingan politik pemerintahan.

Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa pada 6-7 Desember 1999, Anggaran Dasar baru disahkan sekaligus menetapkan Ny. Dr. Nila F. Moeloek sebagai Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan.

Munaslub tahun 1999 juga menetapkan sejumlah perubahan dalam organisasi. Salah satunya ialah penggunaan istilah istri Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia sebagai dasar keanggotaan menggantikan istilah sebelumnya.

Selain itu, organisasi menegaskan bidang kegiatannya yang mencakup pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Ketentuan tersebut menjadi dasar pelaksanaan berbagai program hingga tingkat daerah.

Penerapan sistem demokrasi dalam pemilihan ketua juga menjadi bagian dari perubahan tersebut. Dengan demikian pengurus dipilih melalui mekanisme organisasi yang telah ditetapkan bersama.

Sebagai organisasi kemasyarakatan perempuan, Sejarah Dharma Wanita tidak terlepas dari perannya dalam mendukung pembangunan melalui berbagai kegiatan sosial. Program yang dijalankan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan anggota dan memperkuat kepedulian terhadap masyarakat.

Organisasi juga membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Program tersebut dilaksanakan mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, Dharma Wanita memberikan pembinaan kepada anggota melalui kegiatan yang berkaitan dengan keluarga, pengetahuan organisasi, dan kepedulian sosial sehingga keberadaannya tetap memberi manfaat bagi anggotanya.

Setelah terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Dharma Wanita Persatuan kembali melakukan penyesuaian terhadap lingkungan organisasi. Langkah tersebut dilakukan agar program kerja sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional.

Pada Musyawarah Nasional IV tahun 2019, Anggaran Dasar kembali diperbarui. Salah satu perubahan menetapkan jabatan ketua mengikuti kedudukan suami dalam pemerintahan sesuai ketentuan organisasi.

Pengurus organisasi juga berasal dari istri Aparatur Sipil Negara yang masih aktif. Ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan kepengurusan di berbagai tingkatan.

Sejarah Dharma Wanita terus dikenang setiap tanggal 5 Agustus yang diperingati sebagai Hari Dharma Wanita. Peringatan ini menjadi momen untuk mengingat perjalanan organisasi sejak berdiri pada 5 Agustus 1974 hingga berkembang menjadi Dharma Wanita Persatuan yang dikenal saat ini. Pada tahun 2026, peringatan tersebut kembali menjadi kesempatan untuk melihat perjalanan organisasi dalam mendampingi pembangunan melalui berbagai kegiatan.

Hari Dharma Wanita Nasional 2026 juga menjadi ajang bagi pengurus dan anggota di berbagai daerah untuk menyelenggarakan kegiatan dan memperkuat persatuan. Kegiatan tersebut umumnya meliputi bakti sosial, pembinaan anggota, seminar, pelatihan, hingga kegiatan yang melibatkan masyarakat. Setiap kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan di lingkungan masing-masing tanpa meninggalkan tujuan utama organisasi.

Melalui peringatan Hari Dharma Wanita Nasional 2026, masyarakat dapat mengenal kembali sejarah, perubahan organisasi, serta peran Dharma Wanita Persatuan dari masa ke masa. Peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa organisasi tersebut terus menjalankan kegiatan di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya sebagai bagian dari kontribusinya di lingkungan keluarga, instansi pemerintah, dan masyarakat. 

1. Kapan Dharma Wanita didirikan?

Dharma Wanita didirikan pada 5 Agustus 1974 pada masa pemerintahan Orde Baru.

2. Mengapa nama Dharma Wanita berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan?

Perubahan nama dilakukan pada Era Reformasi untuk menegaskan organisasi yang mandiri, demokratis, dan nonpolitik.

3. Siapa pendiri Dharma Wanita?

Organisasi ini didirikan oleh Ketua Dewan Pembina KORPRI Amir Machmud atas prakarsa Ibu Tien Soeharto.

4. Apa tugas utama Dharma Wanita Persatuan?

Membina anggota, memperkuat persatuan, meningkatkan pengetahuan, menjalin kerja sama, serta melaksanakan kegiatan pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.

5. Siapa anggota Dharma Wanita Persatuan saat ini?

Keanggotaan Dharma Wanita Persatuan berasal dari istri Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan organisasi yang berlaku.