UMSK Morowali 2026 dalam Pengawasan: Disnakertrans Tegaskan Sanksi Pidana bagi Pelanggar

MOROWALI (23/01/2026) – Penerapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) di Kabupaten Morowali, khususnya di sektor pertambangan, menjadi perhatian serius Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Morowali. Kekhawatiran akan potensi pelanggaran oleh perusahaan, termasuk yang melibatkan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), mendorong Disnakertrans untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan tindakan tegas.
 
Kadis Nakertrans Morowali, Ahmad ST, dalam wawancaranya dengan sejumlah wartawan pada Jumat (23/01/2026) di ruang kerjanya, menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak pekerja. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan terkait pelanggaran UMSK dan tidak akan ragu memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang terbukti melanggar aturan.
 
"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 dan Undang-Undang Nomor 6, perusahaan yang tidak membayar upah minimum karyawan dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk kurungan dan denda, " tegas Ahmad ST.
 
Lebih lanjut, Ahmad ST menjelaskan bahwa UMSK tahun 2026 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.15.14.1/487/Disnakertrans-G.ST/2025. Dalam SK tersebut, UMK Kabupaten Morowali tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 4.023.000 per bulan. Sementara itu, UMSK untuk sektor-sektor tertentu ditetapkan sebagai berikut:
 
* Sektor Perkebunan Kelapa Sawit: Rp 4.260.000 per bulan.

* Sektor Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi: Rp 4.627.000 per bulan.

* Sektor Pertambangan Biji Nikel: Rp 4.627.000 per bulan.
 
Ahmad ST juga mengimbau kepada seluruh perusahaan di Morowali untuk mematuhi ketentuan UMK dan UMSK yang telah ditetapkan. Ia memahami bahwa di awal tahun mungkin ada perusahaan yang masih melakukan penyesuaian regulasi, namun ia menekankan bahwa kekurangan pembayaran upah harus tetap dibayarkan atau dirapel.
 
"Yang penting ada komunikasi yang baik antara pihak perusahaan dan karyawan. Pihak karyawan juga harus memahami kondisi perusahaan, karena kenaikan UMK dan UMSK ini bisa terjadi secara tiba-tiba. Kita harus saling memahami, " ujarnya.
 
Disnakertrans Morowali, lanjut Ahmad ST, akan selalu mengedepankan komunikasi dan mediasi untuk mencari solusi terbaik jika terjadi permasalahan antara perusahaan dan karyawan. Namun, jika mediasi tidak berhasil, Disnakertrans tidak akan segan untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum pidana.
 
"Kami akan melakukan pemeriksaan secara seksama sebelum kasus tersebut bergulir ke proses hukum pidana, " pungkasnya.
 
Dengan adanya ketegasan dari Disnakertrans Morowali, diharapkan seluruh perusahaan di Morowali dapat mematuhi aturan UMK dan UMSK, sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis dan kesejahteraan pekerja dapat terjamin.