Hari Tani Nasional (Hari Agraria): Potret Petani & Tantangan Pertanian Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Hari Tani Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 September merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk merefleksikan kembali perjalanan panjang sektor agraria nasional. Peringatan ini merujuk pada tanggal disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1963.

Sebagai negara agraris, sektor pertanian memegang peran yang sangat strategis dalam menopang perekonomian nasional, penyerapan tenaga kerja, serta penyediaan pangan bagi jutaan penduduk. Namun, di balik peran krusial tersebut, realitas kehidupan di pedesaan sering kali tidak sejalan dengan kontribusi besar yang diberikan oleh para petani.

Oleh karena itu, peringatan hari bersejarah ini tidak sekadar menjadi seremonial tahunan, tetapi harus menjadi evaluasi kolektif lintas sektor. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, kedaulatan pangan, serta keberlanjutan ekologis, masa depan sektor pertanian Indonesia diharapkan mampu bangkit menjadi pilar ketahanan nasional yang tangguh dan berkeadilan.

Perjalanan lahirnya Hari Tani Nasional tidak dapat dilepaskan dari proses panjang perumusan hukum agraria nasional yang memakan waktu hingga belasan tahun. Sejumlah panitia khusus dibentuk sejak era pascakemerdekaan, mulai dari Panitia Agraria Yogyakarta pada tahun 1948 hingga Rancangan Sadjarwo pada tahun 1960, yang akhirnya bermuara pada pengesahan UUPA 1960 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Undang-undang ini dirancang untuk merombak total struktur agraria kolonial yang diskriminatif dan menggantinya dengan tatanan hukum yang menjamin kepastian serta keadilan hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Makna mendasar dari UUPA 1960 adalah penegasan fungsi sosial tanah dan prinsip bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, terutama kaum tani. Regulasi ini dirumuskan sebagai koreksi atas ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria yang selama masa penjajahan sangat merugikan pribumi. Dengan adanya UUPA, negara memiliki landasan hukum yang kuat untuk mendistribusikan ulang tanah kepada penggarap serta melindungi hak-hak masyarakat adat dan petani kecil dari ancaman penggusuran sepihak.

Meskipun kerangka hukum yang ideal telah diletakkan sejak dekade 1960-an, implementasinya di lapangan kerap menghadapi dinamika politik dan ekonomi dari masa ke masa. Pada era Orde Baru hingga era reformasi, kebijakan pertanian mengalami berbagai pergeseran orientasi, termasuk masuknya industrialisasi pertanian modern yang membawa dampak ikutan berupa tekanan terhadap ekosistem. Oleh karena itu, napas historis UUPA 1960 tetap relevan untuk terus dihidupkan kembali sebagai kompas moral dan hukum dalam mengawal kebijakan reforma agraria yang berkeadilan di era modern.

Kesejahteraan petani merupakan indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan sektor pertanian dan stabilitas ketahanan pangan nasional. Berdasarkan data makro, sektor pertanian memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap puluhan juta tenaga kerja di pedesaan. Meskipun secara nasional indikator seperti Nilai Tukar Petani (NTP) sempat menunjukkan angka yang relatif baik, realitas di tingkat tapak memperlihatkan disparitas yang cukup tajam antarwilayah akibat perbedaan komoditas, infrastruktur, serta dukungan kebijakan daerah.

Persoalan mendasar yang dihadapi oleh sebagian besar petani di Indonesia adalah minimnya margin keuntungan akibat tingginya biaya produksi yang tidak sebanding dengan harga jual hasil panen di tingkat petani. Petani kerap terjebak dalam rantai pasok atau sistem perantara yang panjang, sehingga porsi keuntungan yang mereka terima sangat kecil. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap permodalan perbankan, minimnya fasilitas penyimpanan pascapanen, serta kerentanan terhadap fluktuasi harga pasar yang sering kali merugikan produsen utama pangan tersebut.

Selain faktor ekonomi, potret buram petani juga tercermin dari aspek demografi dan tingkat pendidikan tenaga kerja di sektor ini. Sebagian besar pelaku pertanian di perdesaan didominasi oleh kelompok usia lanjut dengan tingkat pendidikan formal yang relatif rendah. Keterbatasan akses terhadap informasi dan adopsi teknologi modern membuat mereka kesulitan untuk meningkatkan produktivitas secara mandiri. Tanpa adanya intervensi kebijakan yang serius untuk mengangkat taraf hidup dan martabat mereka, citra petani sebagai kelompok rentan dan marjinal akan terus melekat.

Pembangunan pertanian di Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan multidimensional yang mengancam keberlanjutan ekologis dan ekonomi. Salah satu ancaman paling nyata adalah masifnya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri, perumahan, dan infrastruktur skala besar setiap tahunnya. Penciutan luas baku lahan sawah ini secara langsung menurunkan kapasitas produksi pangan nasional dan mempersempit ruang hidup masyarakat perdesaan yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil mengolah tanah.

Di samping krisis lahan, perubahan iklim global memberikan dampak yang sangat dirasakan oleh para pelaku usaha tani di lapangan. Peningkatan suhu rata-rata, pergeseran musim hujan yang tidak menentu, serta kejadian ekstrem seperti banjir dan kekeringan sering kali memicu gagal panen dan menurunkan kualitas produk pertanian. Tantangan ini diperparah oleh ketergantungan masif terhadap penggunaan pupuk kimia sintetis dan pestisida secara terus-menerus, yang dalam jangka panjang justru menurunkan kesuburan tanah, mencemari sumber air, serta menimbulkan risiko kesehatan bagi petani dan konsumen.

Tantangan besar berikutnya adalah krisis regenerasi petani yang kian mengkhawatirkan akibat kurangnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor agraris. Sebagian besar pemuda desa lebih memilih merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan di sektor formal atau informal non-pertanian karena memandang pertanian sebagai pekerjaan kasar dengan penghasilan yang tidak pasti. Jika tren penuaan petani ini dibiarkan tanpa adanya upaya modernisasi dan mekanisasi yang menarik minat kaum milenial, Indonesia terancam menghadapi krisis ketersediaan SDM pertanian di masa depan.

Q: Kapan Hari Tani Nasional diperingati setiap tahunnya?

A: Hari Tani Nasional diperingati setiap tanggal 24 September, merujuk pada tanggal pengesahan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960.

Q: Apa latar belakang ditetapkannya tanggal 24 September sebagai Hari Tani Nasional?

A: Penetapan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1963 untuk mengenang sejarah perjuangan kaum tani serta pengesahan UUPA 1960 sebagai landasan hukum keadilan agraria.

Q: Apa makna penting dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960?

A: UUPA 1960 menandai penjungkirbalikan hukum agraria kolonial, menegaskan fungsi sosial tanah, serta menjamin kepastian hukum dan penguasaan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, khususnya petani penggarap.

Q: Apa saja tantangan utama yang dihadapi sektor pertanian di Indonesia saat ini?

A: Tantangan utama meliputi alih fungsi lahan produktif, dampak perubahan iklim terhadap produktivitas, rendahnya kesejahteraan dan Nilai Tukar Petani, tingginya biaya logistik, serta krisis regenerasi petani.

Q: Mengapa regenerasi petani menjadi isu krusial bagi ketahanan pangan Indonesia?

A: Sebagian besar petani saat ini sudah memasuki usia lanjut dan didominasi oleh pendidikan rendah, sementara minat generasi muda untuk mengelola sektor pertanian sangat minim, sehingga mengancam keberlanjutan produksi pangan nasional di masa depan.