Sederet Lembaga yang Paling Terdampak dengan Inpres Efisiensi Anggaran 2025

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres ini menginstruksikan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) untuk meningkatkan efisiensi belanja negara.

Total anggaran yang dipangkas mencapai Rp306,69 triliun, terdiri dari pemangkasan belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun dan pemangkasan transfer ke daerah senilai Rp50,59 triliun.

Keputusan ini tentunya berdampak besar bagi beberapa kementerian dan lembaga yang anggarannya dipangkas dalam jumlah signifikan. Lalu, siapa saja yang paling terdampak? Dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber pada Rabu (12/2/2025), berikut daftar lengkapnya.

Berdasarkan laporan dari Kementerian Keuangan, berikut daftar 10 kementerian dan lembaga yang mengalami pemangkasan anggaran terbesar dalam nominal rupiah:

Efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun ini tentu berdampak pada berbagai sektor pemerintahan. Berikut beberapa dampak utama yang bisa terjadi:

1. Proyek Infrastruktur Berpotensi Tertunda

Pemangkasan besar pada Kementerian PUPR dapat menyebabkan beberapa proyek infrastruktur mengalami penundaan atau bahkan dibatalkan.

2. Pengurangan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

Pemangkasan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan bisa berdampak pada subsidi pendidikan, riset, dan layanan kesehatan masyarakat.

3. Efisiensi Biaya Operasional Pemerintah

Pemerintah menargetkan pengurangan belanja operasional dan belanja non-prioritas, sehingga beberapa program dan perjalanan dinas kemungkinan besar akan dikurangi.

4. Pengaruh terhadap Proyek IKN

Dengan pemangkasan anggaran Otorita IKN sebesar Rp4,81 triliun, pembangunan ibu kota baru mungkin akan mengalami perubahan jadwal atau skala proyek yang lebih kecil.

Meski demikian, ada kementerian dan lembaga yang tidak terkena pemangkasan anggaran. Tercatat, ada 17 kementerian dan lembaga yang anggarannya tetap utuh di 2025. Lembaga-lembaga tersebut yakni:

1. Badan Gizi Nasional

2. Badan Intelijen Negara (BIN)

3. Badan Narkotika Nasional (BNN)

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

6. Bendahara Umum Negara

7. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

8. Kejaksaan Republik Indonesia

9. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

10. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

11. Kementerian Pertahanan

12. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

13. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

14. Mahkamah Agung (MA)

15. Mahkamah Konstitusi (MK)

16. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

17. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Ada beberapa alasan utama mengapa pemerintah melakukan pemangkasan anggaran ini:

 1. Stabilitas Fiskal dan Defisit Anggaran

Pemerintah ingin memastikan keuangan negara tetap sehat dan menghindari peningkatan utang yang tidak terkendali.

2. Prioritas Program Strategis

Anggaran dialokasikan ulang untuk program-program prioritas seperti ketahanan pangan, energi, dan pertahanan nasional.

3. Pengurangan Pemborosan dan Korupsi

Efisiensi ini juga bertujuan untuk meminimalisir pemborosan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.

4. Penyesuaian dengan Kondisi Ekonomi Global

Situasi ekonomi global yang belum stabil membuat pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran.

1. Berapa total pemangkasan anggaran tahun 2025?

Total pemangkasan anggaran mencapai Rp306,69 triliun, terdiri dari Rp256,1 triliun untuk kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun untuk transfer ke daerah.

2. Kementerian mana yang mengalami pemangkasan anggaran terbesar?

Kementerian PUPR mengalami pemangkasan terbesar, yakni Rp81,38 triliun.

3. Apakah pemangkasan ini akan berdampak pada pembangunan IKN?

Ya, Otorita IKN mengalami pemotongan anggaran hingga 75,23%, yang kemungkinan akan berpengaruh pada proyek pembangunan ibu kota baru.

4. Apakah pemangkasan ini akan mempengaruhi anggaran sosial dan pegawai negeri?

Tidak, pemangkasan ini tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.

5. Apa tujuan utama dari Inpres Efisiensi Anggaran 2025?

Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi belanja negara, mengurangi defisit anggaran, dan memastikan keuangan negara tetap stabil.