Sungai Ciliwung Ditargetkan Selesai Normalisasi Tahun 2026

Liputan6.com, Jakarta Banjir masih menjadi ancaman serius bagi warga Jakarta, terutama saat musim hujan dengan curah hujan tinggi. Salah satu solusi utama yang terus diupayakan pemerintah adalah normalisasi Sungai Ciliwung. Proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2026 sebagai bagian dari strategi pengendalian banjir ibu kota.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa normalisasi Sungai Ciliwung merupakan langkah strategis yang diharapkan mampu mengurangi risiko banjir hingga 40 persen. Namun, berbagai kendala masih menghambat kelancaran proyek ini, terutama dalam hal pembebasan lahan dan penolakan warga.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga telah menetapkan tiga wilayah prioritas yang menjadi fokus utama normalisasi. Dengan tantangan yang ada, pemerintah pusat dan daerah terus melakukan koordinasi agar proyek ini bisa selesai tepat waktu.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan normalisasi Sungai Ciliwung selesai pada tahun 2026. Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa proyek ini menjadi bagian penting dari upaya pengendalian banjir di Jakarta.

"Fokus utama kita adalah percepatan pembebasan lahan sehingga pengerjaan bisa dilakukan bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan," ujar Dody di Jakarta, Kamis (13/3/2025), dikutip dari Antara.

Hingga saat ini, dari total panjang Sungai Ciliwung yang akan dinormalisasi sejauh 33,69 km, baru 17,14 km yang telah selesai. Sisanya, sepanjang 16,55 km, masih menunggu penyelesaian pembebasan lahan. Total lahan yang dibutuhkan untuk proyek ini mencapai 35,94 hektare, dengan 5.353 bidang tanah yang harus dibebaskan.

Tiga Wilayah Prioritas Normalisasi Sungai Ciliwung

Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan tiga wilayah utama yang menjadi fokus pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Ketiga wilayah tersebut adalah Cawang, Bidara Cina, dan Pengadegan.

• Cawang: 411 bidang tanah dengan luas total 58.946 m²
• Bidara Cina: 162 bidang tanah dengan luas total 57.035 m²
• Pengadegan: 61 bidang tanah dengan luas total 13.101 m²

Kendala utama di tiga wilayah ini adalah kepemilikan tanah yang masih perlu proses pembuktian, keterbatasan anggaran, dan penolakan warga yang tidak ingin lahannya dibebaskan.

Meskipun normalisasi Sungai Ciliwung dinilai penting, proyek ini tidak berjalan tanpa hambatan. Salah satu kendala terbesar adalah proses pembebasan lahan yang memerlukan waktu lama. Beberapa warga yang tinggal di bantaran sungai menolak direlokasi karena alasan sosial dan ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga dihadapkan pada keterbatasan anggaran dalam proses ganti rugi lahan. Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya mencari solusi terbaik agar normalisasi dapat berjalan sesuai rencana tanpa menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan.

Pemprov DKI Jakarta memastikan bahwa setelah lahan dibebaskan, akan dilakukan pelebaran sungai, pembangunan tanggul, dan pembuatan jalan inspeksi guna mengoptimalkan fungsi drainase.

Guna mengatasi berbagai kendala, pemerintah pusat dan daerah terus melakukan koordinasi agar proyek normalisasi bisa berjalan lancar. Kementerian PU bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat proses pembebasan lahan.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan strategi pengendalian banjir lainnya, seperti:

• Pembangunan dua bendungan kering (dry dam) di Sukamahi dan Ciawi, Kabupaten Bogor.
• Sodetan Ciliwung berupa terowongan sepanjang 1.268 meter dengan dua jalur pipa berdiameter 3,5 meter.
• Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan untuk mengurangi intensitas curah hujan di Jakarta.

Dengan berbagai langkah ini, pemerintah optimistis normalisasi Sungai Ciliwung dapat 

Jika proyek normalisasi selesai, diharapkan Sungai Ciliwung dapat mengalirkan air dengan lebih lancar, sehingga risiko banjir di Jakarta dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti tanggul dan jalan inspeksi akan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar sungai.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa proyek ini tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan banjir, tetapi juga meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air secara optimal.

Dody menuturkan, Sungai Ciliwung memiliki peran besar dalam sistem drainase Jakarta. Oleh karena itu, normalisasi ini bukan hanya untuk mengurangi risiko banjir, tetapi juga meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air secara optimal

1. Mengapa normalisasi Sungai Ciliwung penting bagi Jakarta?

Normalisasi dilakukan untuk mengurangi risiko banjir dengan meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air.

2. Apa saja kendala utama dalam normalisasi Sungai Ciliwung?

Kendala utama meliputi pembebasan lahan, keterbatasan anggaran, serta penolakan dari warga yang tinggal di bantaran sungai.

3. Kapan proyek normalisasi Sungai Ciliwung selesai?

Pemerintah menargetkan proyek ini rampung pada tahun 2026.

4. Apa dampak normalisasi bagi warga Jakarta?

Dampaknya meliputi berkurangnya risiko banjir, lingkungan yang lebih tertata, serta infrastruktur yang lebih baik di sekitar sungai.