Sering Disuruh Datang Lebih Awal, PNS Ini Dapat Uang 1 Miliar

Liputan6.com, Jakarta Pernahkah Anda merasa kesal ketika diminta datang lebih awal ke kantor tanpa kompensasi? Bayangkan jika hal tersebut terjadi setiap hari selama bertahun-tahun. Itulah yang dialami oleh sekelompok pegawai negeri di sebuah kota kecil di Jepang yang akhirnya memutuskan untuk tidak tinggal diam.

Apa yang bermula dari perintah sederhana untuk datang 5 menit lebih awal setiap pagi berujung pada pembayaran kompensasi senilai lebih dari 10 juta yen (sekitar Rp 1 miliar). Kasus ini menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen dan menggugah kesadaran akan hak pekerja di tengah budaya lembur yang kental.

Kisah perjuangan para pegawai negeri sipil ini membuka mata kita tentang pentingnya menghargai setiap menit waktu kerja. Mari kita simak bagaimana sekelompok PNS berhasil memenangkan perkara dan mendapatkan kompensasi besar karena diminta datang beberapa menit lebih awal dari jadwal normal mereka.

Berikut kisah lengkapnya, yang telah Liputan6.com rangkum dari SCMP pada Selasa (29/8).

Zion Suzuki, yang saat ini menjadi penjaga gawang Parma dan Timnas Jepang, masuk ke dalam radar pemain incaran MU. Zion menjadi kandidat terkuat untuk gantikan peran Andre Onana di bawah mistar gawang Setan Merah.

Semua bermula pada 26 Februari 2021 ketika 146 pegawai pemerintah di kota Ginan, prefektur Gifu, di pulau utama Honshu, Jepang, diwajibkan untuk absen pukul 8.25 pagi. Waktu tersebut lima menit lebih awal dari jam masuk reguler mereka yang seharusnya pukul 8.30 pagi. Kebijakan ini mulai diberlakukan secara resmi pada 1 Maret 2021 atas mandat dari mantan walikota kota tersebut, Hideo Kojima.

Yang membuat kebijakan ini semakin kontroversial adalah tidak adanya alasan yang jelas mengapa para pegawai harus datang lebih awal. Kojima hanya memerintahkan bahwa semua pegawai harus mengikuti rapat pagi yang dimulai lima menit sebelum jam kerja resmi. Tanpa kompensasi tambahan atau penjelasan memadai, kebijakan ini langsung menuai protes dari para pegawai yang merasa hak mereka dilanggar. Para pegawai berpendapat bahwa waktu tambahan tersebut seharusnya dihitung sebagai jam lembur dan mendapatkan kompensasi yang sesuai.

Gaya Kepemimpinan yang Otoriter

Hideo Kojima, mantan walikota kota Ginan, dikenal memiliki gaya manajemen yang keras dan perilaku tidak pantas di tempat kerja. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Kojima kerap kali marah kepada bawahannya dan berulang kali mengancam mereka dengan penurunan jabatan atau pemecatan jika tidak mengikuti perintahnya. Kepemimpinan yang bersifat diktator ini menciptakan lingkungan kerja yang penuh tekanan bagi para pegawai.

Meskipun Kojima telah membantah tuduhan-tuduhan tersebut, tekanan dari berbagai pihak akhirnya membuatnya mengundurkan diri dari jabatannya pada Februari tahun lalu. Setelah pengunduran dirinya, kebijakan kontroversial tersebut akhirnya dihentikan pada Maret tahun yang sama. Namun, dampak dari kebijakan tersebut telah berlangsung selama hampir tiga tahun, menciptakan ketidakpuasan yang mendalam di antara para pegawai yang merasa waktu mereka tidak dihargai secara adil.

Meskipun kebijakan tersebut telah dihentikan, para pegawai pemerintah Ginan tetap merasa bahwa mereka berhak mendapatkan kompensasi atas waktu tambahan yang telah mereka berikan. Dengan keyakinan bahwa bekerja lima menit lebih awal setiap hari kerja seharusnya dihitung sebagai lembur, mereka mengajukan keluhan resmi kepada Komisi Perdagangan Adil Jepang (Japan Fair Trade Commission) pada Desember 2023.

Dalam pengaduan tersebut, mereka menuntut pembayaran lembur untuk waktu tambahan yang telah mereka berikan selama tiga tahun terakhir. Perjuangan mereka tidak sia-sia, karena pada November tahun berikutnya, komisi tersebut memutuskan untuk berpihak pada para pegawai. Putusan ini menjadi kemenangan penting bagi para pekerja dan menjadi preseden dalam menegakkan hak-hak pekerja di Jepang, negara yang terkenal dengan budaya kerja lembur yang intens.

Kompensasi yang Mengejutkan

Hasil dari putusan Komisi Perdagangan Adil Jepang sangat menggembirakan bagi para pegawai. Kota Ginan diperintahkan untuk memberikan kompensasi kepada 146 pegawai tersebut dengan total lebih dari 10,9 juta yen (sekitar US$67.000 atau setara dengan Rp 1 miliar lebih). Jumlah yang cukup besar ini merupakan akumulasi dari lima menit lembur setiap hari kerja selama hampir tiga tahun.

Pada 28 Februari, proposal anggaran tambahan telah diajukan ke majelis kota untuk menyelesaikan masalah kompensasi ini. Namun, hingga saat artikel ini ditulis, tunjangan tersebut belum dibayarkan kepada para pegawai. Meskipun demikian, keputusan ini merupakan langkah besar dalam pengakuan terhadap hak-hak pekerja dan pentingnya menghargai setiap menit waktu kerja. Kasus ini menjadi bukti bahwa meskipun hanya lima menit per hari, ketika diakumulasikan selama bertahun-tahun, nilainya dapat menjadi sangat signifikan.

Menurut Forum Ekonomi Dunia, sebuah organisasi non-pemerintah internasional, sekitar satu dari sepuluh pekerja Jepang bekerja lembur lebih dari 80 jam per bulan. Budaya kerja berlebihan ini telah lama menjadi masalah di Jepang, bahkan memiliki istilah khusus 'karoshi' yang berarti kematian akibat kerja berlebihan. Kasus pegawai pemerintah Ginan ini hanyalah satu contoh dari masalah yang lebih besar dalam budaya kerja Jepang.

Beban kerja yang berlebihan tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental para pekerja, tetapi juga pada produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan. Ironisnya, meskipun Jepang terkenal dengan etos kerja yang kuat, negara ini juga menghadapi masalah produktivitas yang rendah dibandingkan dengan jam kerja yang panjang. Kasus Ginan ini mungkin menjadi katalis untuk perubahan yang lebih besar dalam cara perusahaan dan organisasi di Jepang memandang jam kerja dan kompensasi lembur.

Reaksi Publik Terhadap Kasus Ini

Insiden ini, yang dilaporkan oleh All Nippon News Network, telah menimbulkan reaksi yang kuat di kalangan netizen Jepang yang sudah muak dengan budaya kerja lembur di negara mereka. Seorang pengamat online berkomentar: "Di perusahaan tempat saya bekerja ada rapat wajib 10 menit setiap hari selama istirahat siang. Saya pikir ini jelas ilegal. Haruskah kita juga berbicara dengan Komisi Perdagangan Adil?"

Komentar lain menyebutkan: "Beberapa perusahaan menginginkan karyawan untuk mengadakan rapat pagi, membersihkan kantor, dan bahkan berolahraga sebelum mulai bekerja, tetapi itu semua adalah lembur menurut hukum." Kasus ini telah membuka diskusi publik yang lebih luas tentang praktik kerja di Jepang dan bagaimana waktu karyawan sering kali tidak dihargai secara adil. Banyak pekerja mulai mempertanyakan kebijakan serupa di tempat kerja mereka dan mencari tahu hak-hak mereka.

Berita tentang kasus ini juga menarik perhatian dari pengamat di negara lain, termasuk China. Beberapa netizen China mengungkapkan kekaguman mereka terhadap sistem kerja di Jepang dan kompensasi yang diterima oleh para pegawai pemerintah tersebut. Seorang netizen bertanya: "Tunggu, pegawai pemerintah di Jepang hanya perlu bekerja 7 jam 45 menit sehari?"

Netizen lain menambahkan dengan nada humoris: "Bagaimana cara saya 'secara tidak sengaja' membuat supervisor saya menemukan berita ini?" Komentar-komentar ini mencerminkan kenyataan bahwa masalah jam kerja berlebihan tidak hanya terjadi di Jepang tetapi juga di negara-negara lain. Kasus Ginan ini mungkin menjadi inspirasi bagi pekerja di negara lain untuk lebih memahami hak-hak mereka dan berani memperjuangkannya.

Implikasi Hukum dan Preseden

Keputusan Komisi Perdagangan Adil Jepang dalam kasus ini menciptakan preseden hukum yang penting dalam hal perlindungan hak-hak pekerja. Keputusan ini menegaskan bahwa waktu adalah aset berharga bagi pekerja, dan bahkan lima menit tambahan setiap hari harus diperhitungkan dan diberi kompensasi yang sesuai. Hal ini dapat mendorong lebih banyak pegawai untuk mengajukan tuntutan serupa jika mereka mengalami kondisi yang sama.

Para ahli hukum ketenagakerjaan menganggap kasus ini sebagai titik balik dalam perjuangan untuk reformasi tempat kerja di Jepang. Mereka menekankan bahwa keputusan ini dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan adil di mana waktu karyawan dihargai secara tepat. Selain itu, kasus ini juga mengingatkan para pemberi kerja bahwa praktik yang tampaknya sepele seperti rapat pagi yang diadakan sebelum jam kerja resmi dapat berujung pada konsekuensi hukum dan finansial yang signifikan.