Apa Itu Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia? Ini Fakta-Fakta tentang PPKI

Liputan6.com, Jakarta Ketika sejarah Indonesia mendekati titik kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI berperan penting. Di tengah kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik dan meningkatnya desakan rakyat Indonesia untuk merdeka, PPKI hadir sebagai wadah transisi pengambil keputusan awal negara Indonesia sebelum merdeka. 

Dibentuk oleh Jepang pada 7 Agustus 1945, PPKI awalnya dianggap sebagai badan bentukan penjajah, namun dalam kenyataannya, PPKI menjadi kendaraan strategis para pemimpin nasional dalam meneguhkan kemerdekaan dan membentuk dasar negara. Penunjukan Ir. Soekarno sebagai ketua PPKI merupakan hasil diplomasi dan kekuatan pengaruh politik yang telah dirintis sejak zaman pergerakan nasional. Perjalanan lembaga ini, sering dianggap sebagai blueprint awal Republik Indonesia sebagai sebuah konstitusi.

Untuk mengetahui lebih lanjut, Liputan6 telah merangkum fakta-fakta tentang PPKI, termasuk penunjukkan Soekarno sebagai ketua yang mungkin belum banyak diektahui. Simak informasinya, kami rangkum untuk Anda, Kamis (14/8).

Apa itu ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia? Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah pimpinan tertinggi dalam badan PPKI yang bertanggung jawab memimpin sidang-sidang, mengarahkan pembahasan, dan mengambil keputusan penting terkait persiapan kemerdekaan Indonesia.

Dirujuk dari laman Pendidikan Kewarganegaraan, PPKI secara resmi dibentuk pada 7 Agustus 1945 oleh Jepang untuk menggantikan BPUPKI. Jepang saat itu mulai menyadari kekalahan mereka dalam Perang Pasifik tak terelakkan, sehingga pembentukan PPKI dijadikan sebagai bentuk janji kemerdekaan bagi Indonesia dengan maksud memperoleh dukungan rakyat terhadap Jepang di detik-detik terakhir kekuasaannya. Di sisi lain, elite nasional Indonesia melihat peluang ini sebagai jalan mempercepat proses kemerdekaan.

Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, dan KRT Radjiman Wedyodiningrat kemudian dikirim ke Saigon (Ho Chi Minh City) untuk bertemu Marsekal Terauchi. Dalam pertemuan pada 9 Agustus 1945, diumumkan bahwa Ir. Soekarno ditunjuk sebagai Ketua PPKI, Mohammad Hatta sebagai wakil ketua, dan keanggotaan awal terdiri dari 21 orang dari berbagai daerah. Tujuan resmi pembentukan PPKI antara lain adalah meresmikan UUD 1945 dan mempersiapkan bentuk pemerintahan Indonesia.

Namun, seiring berjalannya waktu, arah gerak PPKI tak lagi tunduk pada Jepang. Penambahan enam anggota tanpa sepengetahuan Jepang membuktikan bahwa lembaga ini mulai mengambil inisiatif sendiri dan bertransformasi menjadi simbol legitimasi kekuasaan bangsa Indonesia sendiri.

Penunjukan Ir. Soekarno sebagai Ketua PPKI bukan sekadar keputusan Jepang, tetapi refleksi dari posisi strategis beliau sebagai tokoh sentral nasionalisme Indonesia. Soekarno telah dikenal luas sebagai orator ulung dan pemimpin gerakan kemerdekaan sejak masa pergerakan nasional, dan pidatonya tentang Pancasila pada 1 Juni 1945 telah memperkuat peranannya sebagai pemimpin ideologis bangsa. Bahkan, di dalam BPUPKI, Soekarno telah menunjukkan kapabilitas kepemimpinan yang meyakinkan semua pihak.

Dalam pertemuan dengan Marsekal Terauchi, Jepang menyadari bahwa Soekarno adalah satu-satunya tokoh yang bisa memobilisasi rakyat Indonesia dalam waktu singkat. Dalam politik praktis, ini adalah bentuk kompromi: Jepang mencoba memanfaatkan pengaruh Soekarno untuk kepentingannya, sementara Soekarno dan tokoh lainnya memanfaatkan PPKI untuk kepentingan bangsa. Begitulah, diplomasi politik berjalan di tengah pergolakan global.

Setelah kembali ke tanah air dari Saigon, Soekarno langsung mempersiapkan agenda kemerdekaan bersama Hatta, meski sempat dihadang oleh dinamika internal seperti desakan golongan muda dalam peristiwa Rengasdengklok. Meski dibentuk oleh Jepang, Soekarno menjadikan PPKI sebagai alat untuk mempercepat legitimasi negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Soekarno ditunjuk sebagai Ketua PPKI bukan semata karena pengaruhnya di dalam negeri, tetapi juga karena ia dikenal sebagai sosok yang mampu menjembatani ide-ide nasionalis dengan realitas diplomatik yang rumit. Jepang menilai bahwa sosok seperti Soekarno yang memiliki kemampuan komunikasi lintas budaya dan ideologis bisa menjadi "penerima" kemerdekaan yang mampu menjaga stabilitas pasca-proklamasi, sekaligus menghindari kekosongan kekuasaan.

Namun bagi rakyat Indonesia, penunjukan ini merupakan kemenangan moral. Dalam tubuh PPKI, Soekarno menunjukkan kemampuannya menyatukan berbagai golongan mulai dari tua, muda, Jawa dan luar Jawa, militer dan sipil sampai kelompok agama dan nasionalis sekaligus.

"Salah satu keputusan PPKI adalah daerah negara Indonesia dibagi delapan provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. Provinsi-provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil," tulis buku Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diterbitkan Depdikbud RI 1993.

PPKI memiliki sejumlah tugas utama yang sangat vital, bahkan bisa dikatakan sebagai ‘pendiri negara’ secara formal. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Hal ini memperjelas bentuk pemerintahan dan memberikan landasan konstitusional bagi Republik Indonesia.

PPKI juga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai lembaga pembantu Presiden dalam masa transisi sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Selain itu, PPKI menetapkan 12 kementerian dan membagi Indonesia menjadi 8 provinsi. Langkah ini dilakukan demi mempercepat pembangunan struktur pemerintahan di seluruh wilayah nusantara.

Dalam sidang-sidang lanjutan pada 19 dan 22 Agustus 1945, PPKI membentuk Partai Nasional Indonesia (yang kemudian dibatalkan) serta Badan Keamanan Rakyat (cikal bakal TNI). Keputusan-keputusan ini membuktikan bahwa PPKI bukan hanya panitia, tetapi semacam parlemen sementara yang mengambil keputusan konstitusional krusial dalam pembentukan negara.

Tujuan awal Jepang membentuk PPKI adalah untuk mengelola janji kemerdekaan yang mereka buat sejak 7 September 1944 di bawah tekanan perang. Namun, begitu terbentuk, PPKI justru bergerak lebih jauh dari sekadar alat Jepang. Bahkan, penambahan enam anggota PPKI tanpa sepengetahuan Jepang menjadi simbol bahwa badan ini sudah "lepas dari kendali" pembentuknya.

Golongan muda sebenarnya sempat mencurigai PPKI sebagai alat politik Jepang. Namun setelah melihat bagaimana PPKI bertindak cepat pasca-Proklamasi untuk membentuk struktur pemerintahan dan menyusun UUD, skeptisisme tersebut mulai mereda. Fakta bahwa PPKI tetap bersidang tanpa menunggu restu Jepang adalah bukti bahwa lembaga ini dijalankan atas nama kepentingan nasional, bukan kolonial.

Lebih jauh, sidang PPKI menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang masih digunakan sampai hari ini, termasuk sistem pemerintahan presidensial dan wilayah administratif Indonesia awal. Maka tidak berlebihan jika PPKI disebut sebagai lembaga paling berpengaruh pada hari-hari pertama Indonesia merdeka.

Keanggotaan PPKI awalnya terdiri dari 21 orang yang mewakili berbagai etnis dan daerah di Indonesia, termasuk dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Tionghoa. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, pendiri bangsa sudah berupaya menjadikan Indonesia sebagai negara yang inklusif dan plural.

Tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan ini kemudian bertambah 6 orang: termasuk tokoh-tokoh seperti Ki Hadjar Dewantara dan Iwa Koesoemasoemantri. Mereka dilibatkan untuk memperluas legitimasi politik PPKI dan membuktikan bahwa lembaga ini bekerja untuk bangsa, bukan Jepang. Dengan total 27 anggota, PPKI menjalankan tiga sidang besar antara 18–22 Agustus 1945 yang menentukan nasib Indonesia. Di tengah suasana genting, PPKI berhasil memutuskan hal-hal strategis dengan cepat, termasuk membentuk tentara nasional dan sistem pemerintahan daerah. 

Merujuk buku Atlas Sejarah Indonesia: Berita Proklamasi Kemerdekaan yang diterbitkan Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PPKI terdiri atas:

• Ir. Soekarno – Ketua
• Drs. Mohammad Hatta – Wakil Ketua
• Prof. Mr. Dr. Soepomo – Anggota
• KRT Radjiman Wedyodiningrat – Anggota
• R. P. Soeroso – Anggota
• Soetardjo Kartohadikoesoemo – Anggota
• Abdoel Wachid Hasjim – Anggota
• Ki Bagus Hadikusumo – Anggota
• Otto Iskandardinata – Anggota
• Abdoel Kadir – Anggota
• Pangeran Soerjohamidjojo – Anggota
• Pangeran Poeroebojo – Anggota
• Dr. Mohammad Amir – Anggota
• Mr. Abdul Abbas – Anggota
• Teuku Mohammad Hasan – Anggota
• GSSJ Ratulangi – Anggota
• Andi Pangerang – Anggota
• A.A. Hamidhan – Anggota
• I Goesti Ketoet Poedja – Anggota
• Mr. Johannes Latuharhary – Anggota
• Yap Tjwan Bing – Anggota

Kemudian, tanpa sepengetahuan Jepang, dimasukkan 6 anggota tambahan yakni: 

• Achmad Soebardjo (Penasihat)
• Sajoeti Melik (anggota)
• Ki Hadjar Dewantara (anggota)
• R.A.A. Wiranatakoesoema (anggota)
• Kasman Singodimedjo (anggota)
• Iwa Koesoemasoemantri (anggota).

Apa tujuan utama dibentuknya PPKI?

Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, mengesahkan UUD 1945, dan membentuk pemerintahan.

Siapa yang menunjuk Soekarno sebagai Ketua PPKI?

Marsekal Terauchi dari Jepang pada 9 Agustus 1945 di Saigon.

Berapa jumlah anggota PPKI?

Awalnya 21 orang, kemudian bertambah menjadi 27 orang.

Apa saja hasil sidang PPKI?

Mengesahkan UUD 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden, membentuk KNIP, membagi wilayah, dan membentuk kementerian.

Apakah PPKI masih dipengaruhi oleh Jepang?

Tidak. Meskipun dibentuk Jepang, PPKI bergerak secara independen setelah Proklamasi Kemerdekaan.