Profil Harry Indarto, Perwira Tinggi TNI yang Pimpin Pembongkaran Pagar Laut

Liputan6.com, Jakarta Brigadir Jenderal TNI (Mar) Harry Indarto terjun langsung ke wilayah Tanjung Pasir, Tangerang, untuk melakukan pembongkaran pagar laut yang belum lama ini viral. Sebagai Komandan Lantamal III/Jakarta, ia memimpin upaya tersebut untuk membuka akses laut yang sempat tertutup oleh deretan bambu ilegal.

Langkah pembongkaran pagar laut ini bukan tanpa tantangan. Dengan panjang total mencapai 30 kilometer, pagar ini menjadi penghalang aktivitas para nelayan yang sehari-hari menggantungkan hidup mereka di laut. Harry Indarto memastikan bahwa operasi pembongkaran berjalan lancar dengan melibatkan personel TNI AL dan nelayan setempat.

Tindakan ini merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut, yang bertujuan untuk memulihkan akses nelayan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut. Berikut adalah profil lengkap Harry Indarto, dirangkum Liputan6, Minggu (19/1).

Diketahui bahwa Harry Indarto lahir pada 15 Desember 1973 dan merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-42 tahun 1996. Sebelum menjabat sebagai Komandan Lantamal III/Jakarta, Harry telah meniti karier panjang dengan berbagai posisi strategis di TNI AL.

Ia pernah memimpin Brigade Infanteri 4 Marinir/BS yang membawahi beberapa satuan pelaksana di Sumatra. Salah satu pencapaian besar dalam kariernya adalah membawa Yonif 7 Marinir menjadi Batalyon Teladan TNI AL pada tahun 2022, sebuah prestasi yang menunjukkan kepemimpinan dan komitmennya terhadap profesionalisme militer.

Harry juga memiliki pengalaman di berbagai operasi militer, termasuk Satgas PPRC di Ambon pada 1999 dan beberapa misi di Aceh selama konflik. Dengan latar belakang pendidikan militer yang kuat, termasuk Sesko TNI, ia telah membangun reputasi sebagai pemimpin yang tegas dan berdedikasi.

Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang dibangun di kawasan pesisir Tangerang menjadi perhatian besar karena dampaknya terhadap akses dan ekosistem laut. Struktur ini terdiri dari bambu dengan tinggi enam meter yang tertancap hingga 1,5 meter ke dasar laut.

Keberadaan pagar ini dianggap ilegal karena tidak memiliki izin yang jelas dan mengganggu aktivitas nelayan lokal. Para nelayan harus memutar jalur mereka hingga menempuh waktu lebih lama untuk melaut, yang secara signifikan memengaruhi hasil tangkapan mereka. Selain itu, ekosistem di sekitar pesisir juga terganggu akibat tertahannya aliran sedimen yang dapat menyebabkan pendangkalan.

Pemerintah melalui TNI AL mengambil langkah tegas untuk membongkar pagar ini, yang juga mendapat dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Ombudsman RI. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar tersebut.

"Kami hadir di sini atas perintah dari presiden RI melalui Kepala Staf AL membuka akses terutamanya, bagi para nelayan yang akan melaut," katanya, dikutip dari ANTARA.

Proses pembongkaran pagar laut dimulai pada Sabtu, 18 Januari 2025, dengan melibatkan 600 personel TNI AL dan puluhan nelayan setempat. Operasi ini dilakukan secara manual karena kondisi perairan yang dangkal menyulitkan penggunaan alat berat.

Tahapan awal melibatkan pencabutan bambu sejauh dua kilometer dengan bantuan 30 kapal nelayan. Para personel TNI dan nelayan bekerja sama menarik bambu menggunakan tali yang dihubungkan ke kapal, sebuah proses yang membutuhkan koordinasi tinggi di lapangan.

Selain tantangan teknis, seperti bambu yang mengeras akibat lama tertancap di laut, operasi ini juga menjadi simbol kolaborasi antara aparat negara dan masyarakat. Brigjen Harry Indarto menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan misi ini demi memulihkan akses nelayan.

"Proses pencabutan akan dilakukan di Tanjung Pasir secara bertahap sepanjang 2 kilometer, melibatkan sejumlah unsur, baik nelayan maupun pihak kami (TNI AL)," terangnya, dikutip dari Merdeka.com

Pembongkaran pagar laut membawa dampak besar bagi nelayan yang selama ini mengalami kesulitan dalam mencari nafkah. Dengan akses laut yang kembali terbuka, nelayan dapat melaut tanpa harus memutar jalur, sehingga menghemat waktu dan biaya operasional.

Secara ekonomi, pembongkaran ini diperkirakan dapat memulihkan kerugian nelayan yang mencapai Rp9 miliar akibat terganggunya aktivitas melaut. Selain itu, ekosistem laut yang sebelumnya terganggu diharapkan dapat pulih kembali, sehingga mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan.

Harry Indarto berharap langkah ini menjadi awal dari pemulihan kondisi pesisir dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat nelayan.

"Tentunya kami sangat bersyukur dengan adanya langkah pembongkarang ini, kami tidak kesusahan lagi, tidak perlu memutar arah," kata seorang nelayan, Sahroni.

Sebagai Komandan Lantamal III/Jakarta, Harry Indarto menunjukkan dedikasi tinggi terhadap misi maritim yang melibatkan kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinannya dalam operasi pembongkaran pagar laut ini mencerminkan visi TNI AL untuk mendukung keberlanjutan ekosistem laut dan kemandirian nelayan.

Selain itu, Harry juga berkomitmen untuk terus memantau kondisi pesisir dan memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang mengancam akses atau ekosistem laut. Dengan latar belakang militernya yang kaya pengalaman, ia menjadi contoh pemimpin yang berfokus pada kolaborasi antara aparat dan masyarakat.

"Kami hadir di sini atas perintah dari presiden RI melalui Kepala Staf AL membuka akses terutamanya, bagi para nelayan yang akan melaut," tambah Harry.