Sidang BPUPKI Pertama: Mengungkap Sejarah, Tokoh, dan Lahirnya Fondasi Pancasila

Liputan6.com, Jakarta - Sejarah kemerdekaan Indonesia tak lepas dari peran krusial Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Salah satu momen paling fundamental adalah sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangi In, Jakarta Pusat, kini dikenal sebagai Gedung Pancasila. Sidang ini menjadi ajang perdebatan dan perumusan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia merdeka.

Para pendiri bangsa, dengan beragam pandangan dan gagasan, berkumpul untuk mencari titik temu demi masa depan Indonesia. Mereka berupaya keras melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menentukan arah dan identitas bangsa. Proses ini menunjukkan semangat kebersamaan dalam menghadapi tantangan besar pembentukan sebuah negara baru.

Dari sidang BPUPKI pertama inilah cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara mulai terbentuk, melalui gagasan-gagasan fundamental yang disampaikan oleh para tokoh terkemuka. Momen ini menjadi tonggak penting yang menandai dimulainya perjalanan panjang menuju kemerdekaan dan pembentukan ideologi bangsa. Simak pembahasan selengkapnya berikut ini, sebagaimana telah Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Selasa (23/12/2025).

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, dibentuk oleh pemerintah militer Jepang. Pembentukan ini diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jenderal Kumakichi Harada, kepala pemerintahan pendudukan militer Jepang, dan diresmikan pada 29 April 1945. Tujuan utamanya adalah menyelidiki dan merencanakan persiapan menuju kemerdekaan Indonesia.

Bagi Jepang, pembentukan BPUPKI juga merupakan strategi politik untuk meraih simpati rakyat Indonesia di tengah kekalahan mereka dalam Perang Asia Timur Raya. BPUPKI bertugas melakukan studi mendalam mengenai berbagai aspek penting seperti politik, ekonomi, administrasi pemerintahan, sistem kehakiman, hingga pertahanan negara. Ini menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan segala kebutuhan sebuah negara berdaulat.

Susunan organisasi BPUPKI dipimpin oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua. Beliau dibantu oleh dua wakil ketua, yaitu Raden Pandji Soeroso dari Indonesia dan Ichibangase Yosio dari Jepang. Awalnya beranggotakan 67 orang, BPUPKI kemudian bertambah anggotanya menjadi 69 orang, meskipun anggota Jepang hanya berperan sebagai peninjau.

Sidang BPUPKI pertama berlangsung selama tiga hari, dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 dan berakhir pada 1 Juni 1945. Sidang bersejarah ini dilaksanakan di Gedung Chuo Sangi In, yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila, berlokasi di Jalan Pejambon 6, Jakarta Pusat. Lokasi ini menjadi saksi bisu perdebatan penting para pendiri bangsa.

Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua BPUPKI, Dr. Radjiman Wedyodiningrat, yang membuka sesi dengan meminta pandangan dari para anggota mengenai rumusan dasar negara. Agenda utama sidang BPUPKI pertama adalah membahas dan merumuskan dasar-dasar negara Indonesia merdeka. Ini merupakan langkah awal yang fundamental dalam proses perumusan dasar negara dan konstitusi Indonesia.

Sebanyak 39 tokoh BPUPKI menyampaikan pidato mereka selama sidang ini, mencoba merumuskan dasar negara Indonesia. Meskipun banyak gagasan disampaikan, tiga tokoh terkemuka yang pidatonya sangat menonjol dan menjadi sorotan adalah Mr. Mohammad Yamin, Prof. Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno, yang gagasannya menjadi fondasi penting.

Dalam sidang BPUPKI pertama, para tokoh bangsa mengemukakan berbagai usulan mengenai dasar negara Indonesia. Gagasan-gagasan ini mencerminkan pemikiran mendalam dan visi mereka untuk masa depan bangsa yang baru merdeka. Kontribusi mereka sangat vital dalam membentuk kerangka ideologis negara.

Mr. Mohammad Yamin: Usulan Lima Prinsip Dasar

Pada hari pertama sidang, tanggal 29 Mei 1945, Mr. Mohammad Yamin menyampaikan gagasannya mengenai asas dan dasar negara Indonesia merdeka. Secara lisan, ia mengusulkan lima prinsip dasar negara, yaitu Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Usulan ini menunjukkan pemikiran awal tentang nilai-nilai yang harus dipegang oleh negara.

Selain usulan lisan, Mohammad Yamin juga menyerahkan usulan dasar negara secara tertulis dengan rumusan yang sedikit berbeda. Rumusan tertulisnya meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan Persatuan Indonesia, Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan ini menunjukkan dinamika perumusan pada masa itu.

Prof. Dr. Soepomo: Konsep Negara Integralistik

Pada tanggal 31 Mei 1945, giliran Prof. Dr. Soepomo yang menyampaikan pandangannya mengenai dasar negara. Ia mengusulkan konsep negara integralistik atau negara persatuan, yang menekankan pentingnya kesatuan seluruh lapisan masyarakat. Dalam pidatonya, Soepomo mengemukakan lima prinsip dasar negara yang dinamakan "Dasar-Dasar Negara Indonesia Merdeka".

Prinsip-prinsip tersebut adalah Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir batin, Musyawarah, dan Keadilan Sosial. Soepomo menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukan negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar atau terkuat. Sebaliknya, ia menghendaki negara yang mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat yang berbeda golongan dan paham, demi mencapai keadilan sosial.

Ir. Soekarno: Lahirnya Pancasila

Pada hari terakhir sidang BPUPKI pertama, tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno memaparkan gagasannya tentang dasar negara. Dalam pidatonya yang disampaikan tanpa teks, Soekarno mengusulkan lima prinsip dasar negara yang ia namakan "Pancasila". Ini adalah momen bersejarah yang menjadi cikal bakal lahirnya ideologi bangsa.

Rumusan lima sila yang diusulkan Soekarno adalah Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pidato visioner ini memberikan kerangka dasar yang kuat bagi pembentukan identitas negara. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, menghormati momen penting tersebut.

Meskipun berbagai gagasan telah disampaikan oleh para tokoh, sidang BPUPKI pertama belum berhasil mencapai kesepakatan final mengenai rumusan dasar negara yang konkret. Namun, sidang ini berhasil mengumpulkan dan memetakan gagasan-gagasan fundamental tentang Indonesia merdeka dari berbagai tokoh. Ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses perumusan.

Sebagai tindak lanjut dari belum adanya kesepakatan akhir, seluruh anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk Panitia Sembilan pada tanggal 1 Juni 1945. Panitia ini bertugas untuk menampung berbagai usulan dan menyusun rumusan dasar negara Indonesia. Mereka menggunakan rumusan Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno sebagai landasan utama.

Nilai historis dari sidang BPUPKI pertama sangatlah besar. Sidang ini menjadi tonggak awal dalam proses perumusan dasar negara Indonesia. Pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 menandai kelahiran ide Pancasila yang kemudian menjadi ideologi dan fondasi negara Indonesia, sebuah warisan yang tak ternilai.

Setelah sidang BPUPKI pertama, Panitia Sembilan yang diketuai oleh Ir. Soekarno, dengan delapan anggota lain termasuk Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin, mengadakan rapat khusus. Panitia ini dibentuk untuk menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia dan merumuskan isi Pancasila. Tugas mereka sangat penting dalam menyatukan berbagai pandangan.

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil merumuskan dasar negara yang dikenal sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Rumusan ini merupakan hasil kompromi antara golongan nasionalis dan golongan Islam, menunjukkan kemampuan para pendiri bangsa untuk mencari jalan tengah. Isi Piagam Jakarta menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945.

Isi Piagam Jakarta meliputi "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun pada akhirnya terdapat perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" saat pengesahan UUD 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, peran Piagam Jakarta sangat vital sebagai jembatan perbedaan dan landasan awal konstitusi negara.

Sidang BPUPKI pertama adalah cerminan nyata dari semangat musyawarah dan perjuangan intelektual para pendiri bangsa. Mereka berupaya keras mencari landasan bersama bagi Indonesia merdeka. Meskipun penuh dengan perdebatan dan perbedaan pandangan, sidang ini menunjukkan komitmen kuat untuk mencapai mufakat demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Pancasila, yang cikal bakalnya lahir dari sidang ini, bukan sekadar kumpulan kata, melainkan kristalisasi nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa Indonesia. Memahami sejarah panjang perumusan dasar negara ini sangat penting untuk menghargai makna persatuan Indonesia. Ini juga penting untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan, demokrasi musyawarah, serta keadilan sosial yang telah diperjuangkan oleh para founding fathers.

Sidang ini mengingatkan kita bahwa fondasi negara ini dibangun atas dasar pemikiran mendalam dan kompromi yang bijaksana. Hal ini menjadikannya relevan hingga saat ini sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat yang tumbuh dari sidang BPUPKI pertama harus terus dijaga dan diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Q: Kapan dan di mana sidang BPUPKI pertama dilaksanakan?

A: Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila), Jalan Pejambon 6, Jakarta Pusat.

Q: Siapa saja tokoh yang berpidato dalam sidang BPUPKI pertama?

A: Tiga tokoh kunci yang menyampaikan gagasan penting mengenai dasar negara adalah Mr. Mohammad Yamin (29 Mei 1945), Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945), dan Ir. Soekarno (1 Juni 1945).

Q: Apa hasil utama dari sidang pertama BPUPKI?

A: Hasil utamanya adalah terkumpulnya gagasan fundamental dan pembentukan Panitia Sembilan pada 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara lebih lanjut, yang kemudian melahirkan Piagam Jakarta.

Q: Mengapa 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila?

A: Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila karena pada tanggal tersebut Ir. Soekarno mengemukakan dan memberi nama 'Pancasila' untuk lima prinsip dasar negara yang diusulkannya.

Q: Apa hubungan antara sidang BPUPKI dengan UUD 1945?

A: Sidang BPUPKI adalah awal perumusan dasar negara. Piagam Jakarta, hasil Panitia Sembilan dari sidang ini, menjadi mukadimah UUD 1945, dan sidang kedua BPUPKI membahas rancangan UUD.