Membuat Surat Kesepakatan Bersama, Pengertian dan Contohnya

Liputan6.com, Jakarta Surat kesepakatan bersama adalah dokumen yang sangat penting untuk menjaga hubungan antar pihak, di mana dokumen ini juga berfungsi untuk landasan hukum yang melindungi kepentingan dari semua pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Surat kesepakatan bersama juga memberikan rasa aman, serta memperjelas hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi setiap pihak yang terlibat.

Dokumen ini merupakan bagian integral dari sistem hukum di Indonesia, yang juga diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, jika dibutuhkan. Untuk itu penggunaannya sering kali bisa diterapkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti jual beli, kerjasama bisnis, hingga pembagian warisan. Karenanya, pemahaman tentang dasar surat kesepakatan bersama menjadi kian penting untuk semua pihak.

Untuk referensi Anda, berikut ini telah Liputan6 rangkum secara mendalam tentang informasi seputar surat kesepakatan bersama, mulai dari pengertian, landasan hukum, fungsi hingga cara membuatnya, pada Selasa (28/10).

Mengenal Surat Kesepakatan Bersama

Dokumen ini adalah dokumen formal yang berisi persetujuan dan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, mengenai suatu topik tertentu yang telah disepakati bersama-sama. Dokumen ini menjadi penting karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan resmi secara hukum, serta bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan jika terjadi sengketa atau hal yang tidak diinginkan.

Berbeda dengan surat kontrak formal lainnya, surat kesepakatan bersama umumnya dibuat dengan format yang lebih sederhana, namun tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dokumen ini dapat dibuat secara mandiri tanpa harus melalui notaris, dengan syarat memenuhi persyaratan legal yang ditetapkan Undang-Undang.

Landasan hukum yang mengatur syarat-syarat surat kesepakatan bersama yang legal, tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, berikut rinciannya:

• Kesepakatan yang dibuat mengikat kedua belah pihak
• Pihak-pihak yang membuat perjanjian memiliki kemampuan hukum (tidak dibawah umur atau dibawah tekanan)
• Objek perjanjian yang tidak ambigu, harus jelas dan spesifik
• Kesepakatan dibuat bukan untuk hal-hal yang melanggar hukum

Pasal 1320 KUH Perdata juga menjelaskan bahwa, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya, sehingga surat kesepakatan bersama ini memiliki kekuatan yang mengikat. Dokumen ini memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan dokumen lain, yaitu:

• Mengikat secara hukum
• Dibuat secara sukarela tanpa paksaan
• Memuat hak dan kewajiban yang seimbang dan disepakati bersama
• Disertai sanksi apabila terjadi pelanggaran
• Dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi melalui pengadilan

Fungsi dan Manfaat Surat Kesepakatan Bersama

Surat kesepakatan bersama memiliki fungsi utama sebagai bentuk perlindungan hukum yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat didalamnya. Dokumen ini juga menjadi bukti yang sah dimata hukum dan pengadilan, jika terjadi sengketa kesepakatan atau pelanggaran dalam kesepakatan. Berikut ini adalah beberapa fungsi lainnya:

• Panduan pelaksanaan yang harus dilakukan setiap pihak
• Standar penilaian atau tolak ukur untuk menilai suatu tindakan
• Alat komunikasi yang efektif untuk menerangkan hak dan kewajiban setiap pihak
• Alat untuk menuntut ganti rugi jika terjadi masalah
• Meminta pelaksanaan paksa jika ada pihak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya
• Membatalkan perjanjian jika terjadi pelanggaran fundamental

Surat kesepakatan bersama juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan aturan main yang jelas potensi munculnya kesalahpahaman dan sengketa bisa diminimalisir, setiap pihak juga bisa mengetahui dengan pasti apa saja yang jadi hak dan kewajibannya.

Surat kesepakatan juga meningkatkan efisiensi operasional melalui:

• Pengurangan waktu negosiasi yang sering berulang
• Meminimalkan biaya karena meniadakan negosiasi dan mediasi tambahan
• Mempercepat pengambilan keputusan
• Memunculkan rasa kepercayaan dari setiap pihak yang terlibat

Contoh Surat Kesepakatan Bersama dalam Kerjasama Bisnis

Jenis surat kesepakatan ini digunakan saat dua pihak atau lebih membuat kesepakatan, untuk membuat usaha bersama. Dokumen ini digunakan untuk mengatur aspek kerjasama dengan detail. Berikut contoh templatenya:

SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA BISNIS RESTORAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA:

Nama Lengkap : [Nama Lengkap]Tempat/Tgl Lahir : [Tempat, Tanggal Lahir]Alamat : [Alamat Lengkap]No. KTP : [Nomor KTP]Pekerjaan : [Pekerjaan]

PIHAK KEDUA:

Nama Lengkap : [Nama Lengkap]Tempat/Tgl Lahir : [Tempat, Tanggal Lahir]Alamat : [Alamat Lengkap]No. KTP : [Nomor KTP]Pekerjaan : [Pekerjaan]

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 - OBJEK KERJASAMA

1. Para pihak sepakat untuk menjalankan usaha [jenis usaha] di lokasi [alamat usaha]

2. Nama usaha: [nama usaha]

3. Bidang usaha: [detail bidang usaha]

PASAL 2 - MODAL DAN KONTRIBUSI

1. Modal awal sebesar Rp [jumlah] terdiri dari:

- Pihak Pertama: Rp [jumlah] ([persentase]%)

- Pihak Kedua: Rp [jumlah] ([persentase]%)

2. Kontribusi non-finansial:

- Pihak Pertama: [jenis kontribusi]

- Pihak Kedua: [jenis kontribusi]

PASAL 3 - PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN

1. Keuntungan bersih dibagi sesuai proporsi modal

2. Kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi modal

3. Laporan keuangan dibuat setiap bulan

PASAL 4 - HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak Pertama:

- Hak: [daftar hak]

- Kewajiban: [daftar kewajiban]

2. Pihak Kedua:

- Hak: [daftar hak]

- Kewajiban: [daftar kewajiban]

PASAL 5 - JANGKA WAKTU

1. Kerjasama berlaku selama [durasi] tahun

2. Dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama

3. Dapat diakhiri dengan pemberitahuan [durasi] hari sebelumnya

PASAL 6 - SANKSI

1. Pelanggaran ringan: teguran tertulis

2. Pelanggaran berat: ganti rugi maksimal [jumlah]

3. Pelanggaran berulang: pemutusan kerjasama

PASAL 7 - PENYELESAIAN SENGKETA

1. Musyawarah mufakat

2. Mediasi oleh pihak ketiga

3. Pengadilan Negeri [nama kota] jika diperlukan

PASAL 8 - PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dalam 2 rangkap yang sama kekuatan hukumnya.

[Tempat], [Tanggal]

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

[materai Rp 10.000] [materai Rp 10.000]

[Nama Lengkap] [Nama Lengkap]

SAKSI-SAKSI:

[Nama Saksi 1] [Nama Saksi 2]

Contoh Surat Kesepakatan Bersama dalam Jual Beli

Tidak hanya dalam urusan bisnis, surat kesepakatan bersama juga digunakan dalam transaksi jual-beli. Surat kesepakatan bersama dan surat jual beli ini lebih kompleks karena menyangkut aset dengan nilai dan memerlukan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku. Berikut contohnya:

SURAT KESEPAKATAN JUAL BELI RUMAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

PENJUAL (PIHAK PERTAMA):

Nama Lengkap : [Nama Lengkap]Tempat/Tgl Lahir : [Tempat, Tanggal Lahir]Alamat : [Alamat Lengkap]No. KTP : [Nomor KTP]

PEMBELI (PIHAK KEDUA):

Nama Lengkap : [Nama Lengkap]Tempat/Tgl Lahir : [Tempat, Tanggal Lahir]Alamat : [Alamat Lengkap]No. KTP : [Nomor KTP]

Dengan ini menyatakan telah sepakat untuk mengadakan jual beli properti dengan ketentuan:

PASAL 1 - OBJEK JUAL BELI

1. Sebidang tanah seluas [luas] m² dengan bangunan seluas [luas] m²

2. Alamat: [alamat lengkap]

3. Sertifikat: [jenis sertifikat] No. [nomor]

4. Batas-batas:

- Utara: [batas utara]

- Selatan: [batas selatan]

- Timur: [batas timur]

- Barat: [batas barat]

PASAL 2 - HARGA DAN PEMBAYARAN

1. Harga total: Rp [jumlah] ([terbilang])

2. Uang muka: Rp [jumlah] dibayar saat penandatanganan

3. Pelunasan: Rp [jumlah] dibayar selambat-lambatnya [tanggal]

4. Cara pembayaran: [cash/transfer/dll]

PASAL 3 - KONDISI PROPERTI

1. Properti dijual dalam kondisi [kondisi saat ini]

2. Bebas dari segala sengketa dan sitaan

3. Pajak-pajak telah dibayar hingga [tahun]

PASAL 4 - SERAH TERIMA

1. Serah terima dilakukan setelah pelunasan

2. Dokumen yang diserahkan:

- Sertifikat asli

- IMB dan izin lainnya

- Kunci rumah

- [dokumen lain]

PASAL 5 - BIAYA-BIAYA

1. Biaya balik nama ditanggung oleh [pihak]

2. Biaya notaris ditanggung oleh [pihak]

3. Pajak penjualan ditanggung oleh [pihak]

PASAL 6 - SANKSI

1. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda [persentase]% per hari

2. Jika pembeli wanprestasi, uang muka hangus

3. Jika penjual wanprestasi, mengembalikan 2x uang muka

PASAL 7 - LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur akan dimusyawarahkan

2. Surat ini mengikat kedua belah pihak

[Tempat], [Tanggal]

PENJUAL PEMBELI

[materai Rp 10.000] [materai Rp 10.000]

[Nama Penjual] [Nama Pembeli]

SAKSI-SAKSI:

[Nama Saksi 1] [Nama Saksi 2]

Contoh Surat Kesepakatan Bersama dalam Pembagian Warisan

Warisan kerap kali menimbulkan perselisihan, oleh karenanya penggunaan surat kesepakatan bersama bisa menjadi salah satu solusi. Dokumen ini dibuat oleh para ahli waris untuk mengatur pembagian secara adil untuk menghindari sengketa. Berikut contoh surat kesepakatan bersama yang bisa dijadikan referensinya:

SURAT KESEPAKATAN PEMBAGIAN WARISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, para ahli waris dari:

PEWARIS:

Nama : [Nama Almarhum/Almarhumah]Tempat/Tgl Lahir : [Tempat, Tanggal Lahir]Tanggal Wafat : [Tanggal Wafat]Alamat Terakhir : [Alamat]

PARA AHLI WARIS:

AHLI WARIS 1:

Nama : [Nama]Hubungan dengan Pewaris : [Anak/Istri/Suami/dll]Alamat : [Alamat]No. KTP : [Nomor KTP]

AHLI WARIS 2:

Nama : [Nama]Hubungan dengan Pewaris : [Hubungan]Alamat : [Alamat]No. KTP : [Nomor KTP]

[Tambahkan ahli waris lainnya]

Dengan ini menyatakan sepakat untuk membagi warisan dengan ketentuan:

PASAL 1 - HARTA WARISAN

Harta peninggalan terdiri dari:

1. Tanah dan Bangunan:

- [Alamat], Luas [luas], Sertifikat No. [nomor]

- [Alamat], Luas [luas], Sertifikat No. [nomor]

2. Kendaraan:

- [Jenis kendaraan], BPKB No. [nomor]

3. Deposito/Tabungan:

- Bank [nama], No. Rekening [nomor], Saldo Rp [jumlah]

4. Lain-lain:

- [Daftar aset lainnya]

PASAL 2 - PEMBAGIAN WARISAN

1. Ahli Waris 1 mendapat:

- [Detail aset yang diterima]

- Senilai Rp [jumlah] ([persentase]%)

2. Ahli Waris 2 mendapat:

- [Detail aset yang diterima]

- Senilai Rp [jumlah] ([persentase]%)

[Lanjutkan untuk ahli waris lainnya]

PASAL 3 - UTANG PIUTANG

1. Utang pewaris sebesar Rp [jumlah] akan dibayar dari [sumber]

2. Piutang pewaris sebesar Rp [jumlah] akan ditagih dan dibagi rata

PASAL 4 - PELAKSANAAN

1. Pembagian dilaksanakan selambat-lambatnya [tanggal]

2. Balik nama aset dilakukan secara bertahap

3. Biaya administrasi ditanggung bersama

PASAL 5 - PENYELESAIAN SENGKETA

1. Perselisihan diselesaikan secara kekeluargaan

2. Jika tidak tercapai kesepakatan, diselesaikan melalui Pengadilan Agama/Negeri

[Tempat], [Tanggal]

PARA AHLI WARIS:

[materai Rp 10.000] [materai Rp 10.000]

[Nama Ahli Waris 1] [Nama Ahli Waris 2]

SAKSI-SAKSI:

[Nama Saksi 1] [Nama Saksi 2]

Pertanyaan dan Jawaban (Q&A)

Q: Apakah surat kesepakatan bersama harus dibuat di hadapan notaris?

A: Tidak selalu. Surat kesepakatan yang dibuat sendiri dengan materai dan saksi sudah sah secara hukum. Namun, untuk transaksi besar (di atas Rp 500 juta), jual beli tanah, atau kerjasama jangka panjang, lebih baik dibuat di hadapan notaris untuk kekuatan hukum yang lebih kuat. Untuk kesepakatan sederhana seperti jasa profesional atau kerjasama usaha kecil, cukup dibuat sendiri.

Q: Berapa nominal materai yang harus digunakan?

A: Gunakan materai Rp 10.000 untuk kesepakatan bernilai di atas Rp 1 juta. Untuk nilai Rp 250 ribu hingga Rp 1 juta, gunakan materai Rp 3.000. Nilai di bawah Rp 250 ribu tidak perlu materai. Selalu periksa peraturan terbaru karena nominal dapat berubah.

Q: Bisakah surat kesepakatan diubah setelah ditandatangani?

A: Bisa, tetapi harus ada persetujuan semua pihak. Perubahan dibuat dalam bentuk addendum terpisah yang ditandatangani dengan materai baru. Pembatalan total dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama, karena pelanggaran kontrak, atau keadaan kahar yang tidak dapat dihindari.